Larangan Umrah Arab Saudi, Fakta Yang Harus Kamu Tahu

Kabar mengejutkan dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Menyusul mewabahnya virus corona, COVID-19, Arab Saudi mengeluarkan larangan umrah untuk semua jamaah dari berbagai negara, termasuk di antaranya Indonesia.

Seperti diwartakan di sejumlah media massa, Kerajaan Arab Saudi merilis aturan penangguhan umrah pada Kamis (27/2) dini hari waktu Indonesia. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melarang sementara warga negara asing untuk menjalankan ibadah umrah dan mengunjungi Masjid Nabawai di Madinah.

Selain itu, Arab Saudi berhenti mengeluarkan visa wisata bagi wisatawan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kasus virus Corona atau COVID-19. Tidak hanya itu, Saudi turut mengimbau warganya untuk tidak berpergian sementara waktu ke negara-negara terpapar COVID-19.

Hal ini sedikit banyak memicu kepanikan bagi para jemaah. Sejumlah media juga melaporkan, ada aktivitas penurunan jemaah dan penumpukan calon jemaah umrah di bandara. Bahkan ada laporan jamaah yang sudah sampai di Abu Dhabi dikembalikan ke negaranya masing-masing oleh pemerintah Arab Saudi.

Kebijakan yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi ini terkait mewabahnya virus corona, atau COVID-19 di sejumlah negara dan pada akhirnya keputusan tersebut dikeluarkan untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut di negaranya. Namun, untuk mengetahui secara pasti mengenai keputusan larangan umrah Kerajaan Arab Saudi, kamu bisa menyimak fakta di bawah ini.

1. Larangan umrah dari Kerajaan Arab Saudi bersifat sementara

Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, kebijakan larangan umrah dari Kerajaan Arab Saudi dan penghentian penerimaan jamaah umrah hanya bersifat sementara. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya kerajaan memberikan rasa aman terhadap warga dan penduduknya.

2. Pengumuman larangan umrah dari Kerajaan Arab Saudi diumumkan secara mendadak

Kebijakan tersebut memang diumumkan secara mendadak oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Larangan diumumkan pada Kamis dinihari waktu Indonesia dan secara efektif berlaku di jam tersebut. Hal ini yang akhirnya menimbulkan kebingungan pihak maskapai yang mengantar jamaah umrah ke Arab Saudi, hingga pada akhirnya harus kembali ke negaranya masing-masing.

3. Kerugian dialami biro perjalanan umrah

Kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuat sejumlah jamaah kecewa dan juga membuat kerugian tersendiri oleh biro perjalanan umrah. Diungkapkan Ketua Umum Serikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, seperti dikutip dari Tempo, kerugian yang dialami bisa mencapai dua triliun rupiah per bulannya.

4. Pemerintah masih melakukan lobi

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan kelonggaran dari kebijakan yang sudah dikeluarkan, mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang belum terkena wabah COVID-19.

Kelonggaran yang dimaksud antara lain yaitu jemaah yang sedang melakukan ibadah bisa tetap melanjutkan ibadah dan ziarah di Mekkah ataupun Madinah. Yang lainnya, pemerintah berharap jamaah yang sudah berada di Arab Saudi agar diizinkan melakukan ibadah.

Terlepas dari itu, pemerintah tetap menghormati kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah Republik Indonesia sangat menghargai dan menghormati kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.

“Apapun yang namanya kesehatan itu dinomorsatukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita sangat menghargai,” ungkap Jokowi saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (27/2).

Baca juga: Panduan Pembuatan Visa Umrah Untuk WNI

Untuk teman-teman yang berencana melakukan perjalanan umrah ke Arab Saudi, untuk sementara bersabar dulu, ya! Mari kita menunggu kabar baik dari pemerintah Arab Saudi.